Warta Negeri
Informasi dalam genggaman

Berkaca Pada Kasus Mitra 10, Audit K3 Menjadi Harga Mati di Pusat Perbelanjaan

0 195

WNC – Pasca mewabahnya virus covid-19 di toko bangunan Mitra 10, Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor yang diwakili oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta menghadirkan pihak dari Mitra 10.

Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan meminta jaminan kepada GTPP Covid-19 Kota Bogor dan pihak Mitra 10 agar tidak ada lagi penambahan kasus positif Corona ataupun munculnya klaster baru dari pusat perbelanjaan.

Sebab, dengan adanya klaster baru dari pusat perbelanjaan seperti yang terjadi di Mitra 10, maka membuat Kota Bogor semakin jauh dari kesiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Ini kan jelas ada penyebaran Corona di pusat perbelanjaan. Kami meminta apa jaminannya kalau nanti Mitra 10 dibuka tidak ada lagi penambahan kasus positif. Begitupun dengan pusat perbelanjaan lainnya,” ucap Ence.

Jaminan yang dimaksud oleh Ence bukan tanpa alasan, dengan diungkapkannya protokol kesehatan yang sudah dijalankan oleh Mitra 10 selama ini adalah bukti hal tersebut tidak menjamin tidak adanya penyebaran.

Maka dari itu, ia dan anggota DPRD lainnya meminta jaminan, dengan diberlakukannya audit K3 terhadap Mitra 10 dan pusat perbelanjaan lainnya yang saat ini sudah mulai dibuka di Kota Bogor.

“Nantinya kami juga meminta pihak Mitra 10 secara berkala memberikan ekspose kepada kami terkait hasil audit tersebut dan melakukan rapid lagi kepada seluruh karyawan secara berkala,” ujarnya.

Audit ini, sambung Ence, tidak hanya meliput protokol kesehatan saja. Sebab ada dugaan penyebaran yang terjadi di Mitra 10 terjadi melalui kontak barang dengan karyawan atau pengunjung lainnya.

“Kami juga meminta agar Mitra 10 dan pusat perbelanjaan lainnya melakukan rapid test secara berkala, disusul dengan swab test jika ada hasil reaktif. Ini untuk menjamin keselamatan warga Kota Bogor dalam berbelanja,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Disnaker Kota Bogor, Elia Buntang, memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Barat untuk menggelar audit K3.

“Jadi memang untuk menjalin keamanan kami berkewajiban memonitor. Kalau protokol kesehatan sudah berjalan tapi ini masih terjadi dan disitu ada kemungkinan dari barang yang masuk, sehingga kami akan evaluasi K3 nya,” ujarnya.

Masih kata Elia, ia ingin memastikan kembali dijalankannya K3 disamping memastikan kembali protokol kesehatan sambil menunggu pengajuan dibukanya kembali Mitra 10 setelah melakukan penutupan selama 14 hari kedepan.

“Makanya nanti kita pastikan dulu itu dan kami minta Mitra 10 agar bisa berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengungkapkan bahwa klaster Mitra 10 masih dalam pemantauan GTPP Covid-19 Kota Bogor dan Dinkes Kota Bogor.

Bahkan saat ini, Retno mengaku tengah menunggu hasil tracing terhadap 5 orang karyawan yang berasal dari Kabupaten Bogor dari GTPP Covid-19 Kabupaten Bogor.

Disisi lain, ia juga melakukan tracing terhadap laporan pengunjung atau pembeli yang datang ke Mitra 10 dalam rentan waktu 14 hari kebelakang.

“Saat ini yang melapor cukup banyak ya. Itu kita pastikan dari hasil laporan dan nota pembelian. Lalu akan kami lakukan juga rapid terhadap mereka secara bertahap,” ungkapnya.

Namun, dari hasil rapid yang sudah dilakukan terhadap beberapa pengunjung dan pembeli, Retno mengaku belum mendapatkan adanya hasil reaktif.

Lebih lanjut, Retno pun menjamin bahwa seluruh pusat perbelanjaan di Kota Bogor menggelar rapid test terhadap seluruh karyawannya.

Hal ini merupakan bentuk jaminan keselamatan warga Kota Bogor agar bisa berbelanja dengan tenang.

“Kita sedang kordinasikan dengan semuanya. Walaupun ada beberapa yang sudah melakukan mandiri tapi tetap harus laporan ke kita agar bisa kita pantau,” ungkapnya.

Terakhir, Operasional Manajer Mitra 10, Rully Diantino mengaku akan menjalankan semua keinginan DPRD Kota Bogor. Hal ini ia lakukan agar tidak ada penilaian bahwa Mitra 10 cacat dalam menjalankan protokol kesehatan namun tetap dibuka dan berjalan.

“Pokoknya kita akan comply 100 persen tidak ada cacat sedikitpun,” tutupnya.=WNC/NVT/SRF

You might also like