Warta Negeri
Informasi dalam genggaman

Meski Kebutuhan Sering Berubah, Bima Tetap Jamin Anggaran Covid-19 Bisa Dipertanggungjawabkan

0 252

WNC – Anggaran Pemkot Bogor untuk penanganan Covid-19 diketahui sudah terserap sebesar Rp 44 miliar. Anggaran itu berada di pos Belanja Tidak Langsung (BTT) yang totalnya Rp213 miliar.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, BTT dari hasil realokasi dan refokusing akan kembali dirombak sesuai kebutuhan. Sebab, anggaran itu sangat bergantung pada lamanya wabah Covid-19.

“Tapi sedang diatur ulang lagi. Jadi, harus dipahami semua bahwa Covid-19 ini dinamis, perubahan bisa terjadi dangan cepat,” tegas Bima, kemarin.

Bima menambahkan, tak hanya hanya Pemkot Bogor, perubahan aturan bahkan terjadi di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kajian WHO sepempat menyebut orang tanpa gejala (OTG) tak menular. Tapi, di tengah jalan kebijakan itu berubah dengan menyatakan  OTG menular. Kemudian, dengan anggaran selalu dinamis tentunya sesuai dengan kebutuhan.


“Artinya tergantung pada kajian mutakhir, sama dengan kebutuhan penganggaran hari ini beda dengan tiga bulan lalu, lalu kami susun lagi,” jelas dia.


Dicontohkan pula, mulai dibukanya sejumlah aktivitas seperti mall, hotel dan restoran dengan menerapkan protokol kesehatan dapat kembali memberikan kontribusi kepada kas daerah. Sehingga, sirkulasi keuangan daerah lebih stabil dan tak berubah-ubah.


“Sekarang kita harapkan ada rebound ekonomi di Bogor. Karena kalau situasi ini tak berangsur baik akan tidak mudah bagi kita,” tambahnya.

Anggaran yang berubah-ubah sempat membuat DPRD Kota Bogor mempertanyakan rincian dan transparansi anggaran penanganan Covid-19. Pasalnya, dari anggaran yang disampaikan dalam lima kali rapat, Pemkot Bogor belum menyajikan data rinci pada DPRD.

“Pemkot hanya memberi data gelondongan. Sedangkan kita perlu memberikan masukan ataupun saran terkait peruntukan,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto.

Adanya Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Atang menilai, men-downgrade peran DPRD sebagai pengawas dan pengontrol.

Karena itu, Atang mengaku, telah meminta Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Anggaran Covid-19 untuk terus mengawal anggaran tersebut.=WNC/DSP

You might also like