Warta Negeri
Informasi dalam genggaman

Politisi PPP Desak Pengadaan Batik PNS Dibatalkan

0 218

WNC – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menerbitkan surat edaran bernomor 025/2174-Adekon dan KS tentang Penggunaan PDH Batik ASN Kota Bogor di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor pada 29 Agustus 2019, yang ditandatangani Walikota Bima Arya.

Surat edaran itu diterbitkan untuk menindaklanjuti persetujuan Walikota Bima Arya terhadap usulan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bogor, Yane Ardian dengan nomor 537/025/IX/2018-DESK tertanggal 3 September 2018 perihal permohonan penggunaan batik ASN Kota Bogor sebagai seragam ASN Pemkot Bogor.

Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga tertera bahwa untuk pengadaan bahan pakaian batik ASN terdapat di Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Bogor sebagai Sekretariat Dekranasda Kota Hujan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Saeful Bakhri mengatakan, bahwa kebijakan tersebut terkesan aneh lantaran PNS harus membeli secara masing-masing batik tersebut seharga Rp225 ribu per dua meter.

“Kalau ditotal setiap ASN harus mengeluarkan uang Rp400 ribu dengan ongkos jahitnya. Apa itu tidak memberatkan pegawai? Kami sih mendukung saja, kalau tidak terlalu membebani dan membantu pengusaha kecil menengah. Tapi kan masalahnya bagaimana dengan ASN yang golongannya rendah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/9).

Saeful juga mempertanyakan mengapa usul Dekranasda seputar batik ASN serta merta disetujui. “Apa latar belakangnya? Menghidupkan ekonomi usaha batik? Pengusaha yang mana? Ada berapa produaen batik itu? Kalau cuma segelintir ya tidak fair,” katanya.

Saeful juga menuturkan, apabila melihat kondisi perekonomian yang cenderung lesu, alangkah baiknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. “Dikaji ulang saja, sambil melihat perkembangan ekonomi ke depannya. Sekarang pakai saja batik KORPRI,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung apabila penggunaan batik tersebut untuk identitas ASN Kota Bogor dan memajukan pengusaha kecil. “Kalau untuk identitas ASN bagus, tapi jangan dijadikan sebagai politik identitas,” tuturnya.=WNC/SEL

You might also like