Warta Negeri
Informasi dalam genggaman

Wow, Anggaran Pilkada Serentak 2018 Capai Rp14 Triliun

0 310
WNC – Anggaran penyelenggaraan pilkada serentak 2018 sebesar Rp14,3 triliun, sudah diajukan  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman kepada pemerintah.
Ia menjelaskan, pihaknya mengusulkan dan mengajukan. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang diusulkan KPU daerah kepada pemda setempat, yang akan menyelenggarakan pilkada.
“Pengajuan anggaran yang sudah masuk Rp14,3 triliun, karena sudah termasuk Papua dan Jatim,” ungkap Arief, belum lama ini.
Anggaran tersebut, kata Arief, jauh lebih besar dari pengajuan anggaran sebelumnya dalam di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Senayan, 25 April lalu. Kala itu, KPU menyebutkan bahwa anggaran pilkada sebesar Rp 11,2 triliun.
“Yang Rp11,2 triliun itu karena 15 daerah belum masuk (lapor). Itu daerah besar-besar, seperti Papua, Jawa Timur, itu datanya belum masuk. Kalau ini, semua sudah masuk kecuali Tegal (Jawa Tengah),” kata dia.
Arief menuturkan, kemungkinan tidak semua anggaran yang diusulkan KPU akan diterima oleh pemerintah. Saat pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pilpres, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp16,9 triliun. Namun, yang direalisasikan dari anggaran yang diajukan hanya Rp13 triliun.
“Jangan lupa, kampanye saat pemilu 2014 tidak dibiayai. Kalau sekarang, kampanye, dan APK itu dibiayai oleh KPU semua,” ungkap dia.
Arief menduga, dari anggaran senilai Rp14,3 triliun, yang disetujui pemerintah sekitar 70 persen dan realisasinya bisa hanya 60 persen atau di bawah angka Rp10 triliun. Meskipun, kata dia, KPU menyusun dan mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil.
“Tiap daerah tentu berbeda tergantung komposisi partai politik di sana, mereka sudah bisa menghitung pada saat menyusun anggaran. Lalu, menghitung calon perseorangan itu berdasarkan pengalaman sebelumnya berapa banyak kemungkinan calon perseorangan,” pungkas dia.
Pada saat RDP dengan Komisi II DPR, 25 April 2017 lalu, Arief menjelaskan, anggaran tersebut nilainya sangat besar disebabkan daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada di tahun 2018 mencakup wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Dia menyebutkan ada 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.
Anggaran pilkada serentak 2018 tersebut, kata dia baru berupa usulan KPU daerah kepada Pemda setempat. Menurut dia, usulan tersebut bisa disetujui oleh pemda, tapi bisa juga dikoreksi oleh pemdanya.
“Jadi, anggaran itu usulan dari daerah kepada pemda-nya masing-masing. Kami hanya merekap. Bisa saja angkanya lebih kecil dari itu,” tandas dia.
KPU daerah, kata Arief, pasti sudah mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari anggaran pilkada tersebut. Menurut dia, KPU sudah mempunyai standard pembiayaan penyelenggaraan pilkada sehingga bisa efektif dan efisien.
“Anggaran yang digunakan bukan anggaran nasional tetapi anggaran APBD. Maka, mereka lah yang bernegosiasi. Kami pikir pemda dalam menyetujui, menyepakati jumlah anggaran tentu mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi,” pungkas dia.=WNC/FIN
You might also like